Daerah tertinggal
adalah kabupaten yang masyarakat
serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala
nasional. Pembangunan Daerah Tertinggal adalah merupakan upaya terencana dalam
rangka mengubah suatu Daerah Tertinggal yang masyarakat dan wilayahnya mengalami berbagai permasalahan sosial,
ekonomi dan keterbatasan fisik infrastruktur menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak
jauh berbeda dibandingkan dengan
masyarakat Indonesia lainnya.
Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Telekomunikasi Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Drs.Zainuri,MM mengemukakan salah satu indikator daerah miskin yakni masih rendahnya akses telekomunikasi, dimana terjadi ketimpangan ketersediaan infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia, dimana 86 persen infrastruktur Telekomunikasi terdapat dikawasan Barat, khususnya dipulau Jawa,Sumatera dan Bali. Sementara dikawasan timur Indonesia (KTI) hanya terdapat 14 persen.
Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Telekomunikasi Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Drs.Zainuri,MM mengemukakan salah satu indikator daerah miskin yakni masih rendahnya akses telekomunikasi, dimana terjadi ketimpangan ketersediaan infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia, dimana 86 persen infrastruktur Telekomunikasi terdapat dikawasan Barat, khususnya dipulau Jawa,Sumatera dan Bali. Sementara dikawasan timur Indonesia (KTI) hanya terdapat 14 persen.
Menurut Zainuri upaya yang dilakukan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yakni memberikan bantuan sosial dengan maksud mengurangi permasalahan keterbatasan sarana komunikasi dan informasi didaerah tertinggal. Selain itu mengurangi keterisolasian dan kesenjangan pembangunan infrastruktur informasi dan Telekomunikasi antara daerah maju dengan daerah tertinggal agar menjadi maju dan setara dengan daerah lainnnya.
Untuk tahun 2014 bantuan sosial akan diberikan
kepada 28 Kabupaten Daerah Tertinggal termasuk kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan akan medapat bantuan sosial berupa Radio Komunikasi Terpadu (RKT) dan
Warung Informasi Masyarakat (WIM). Total nilai bantuan sosial keseluruhan untuk
Kabupaten Pangkep sebesar kurang lebih 4 milyar rupiah.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pangkep Drs.H .Effendi Kasmin menjelaskan dengan adanya
paket bantuan sosial yang akan diterima
kabupaten Pangkep akan membantu masyarakat yang ada diwilayah terpencil,
agar nantinya mereka dapat mengakses informasi dan Telekomunikasi
secara cepat.
Selain itu, diharapkan dengan adanya bantuan sosial
ini, akan memberikan percepatan keluar dari ketertinggalan terutama didaerah
yang berbatasan langsung dengan propinsi NTB, Kalimantan Selatan. Paket bantuan
sosial yang akan diterima tersebut nantinya akan ditempatkan di Desa Tampaang,
Kecamatan Liukang Tangaya berupa radio komunikasi terpadu (RKT) sedangkan Warung Informasi Masyarakat (WIM) akan ditempatkan didaerah yang mudah
terjangkau oleh masyarakat, sehingga pemanfaatannya betul-betul dirasakan oleh
masyarakat, pelajar dan wartawan. (Idcham Latief
Kominfo)